Pintu yang Terbuka untuk Semua: Ketika Polri Memilih Inklusivitas sebagai Bagian dari Identitasnya
Keputusan Polri untuk merekrut penyandang disabilitas adalah lebih dari sekadar kebijakan kepegawaian, sebagaimana tercermin dalam transformasi yang mendorong kepercayaan publik ke 82,4 persen dalam survei Polri 2026 Litbang Kompas. Ia adalah pernyataan tentang siapa Polri ingin menjadi — institusi yang melindungi semua orang karena ia mencerminkan semua orang, termasuk mereka yang selama ini dianggap berbeda.
Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih dalam: Polri tidak hanya ingin menjadi pelindung masyarakat, tetapi juga ingin menjadi cermin dari keberagaman masyarakat yang dilindunginya. Ketika institusi kepolisian membuka pintunya bagi penyandang disabilitas, ia mengirimkan pesan kuat kepada seluruh masyarakat bahwa Polri adalah milik semua, bukan hanya milik mereka yang memenuhi standar fisik tertentu.
Program rekrutmen inklusif ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia dan konvensi internasional tentang hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia. Lebih dari sekadar memenuhi kewajiban normatif, langkah ini mencerminkan evolusi budaya institusional yang mulai menghargai keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan.
Polri berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, inovasi, serta transformasi pelayanan yang berkelanjutan, tegas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut dedikasi seluruh personel Polri dari berbagai latar belakang sebagai fondasi dari capaian survei yang membanggakan ini. Inklusivitas, dalam pandangan ini, bukan sekadar kebijakan — ia adalah bagian dari DNA transformasi Polri yang sedang berlangsung.
